STAND-UP COMEDY, MENS REA, DAN LOGISTIK YANG PURA-PURA BODOH
Oleh :
Prof. Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.,
FCILT.
(Professor of Supply Chain Management - Master of Logistics
Management Department – Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional – ULBI)
Ketika Kita Tertawa
Indonesia gemar menertawakan dirinya sendiri. Di panggung stand-up comedy, humor sering menyentil hal yang sebenarnya serius. “Kalau sudah tahu akibatnya, tapi tetap dilakukan, itu lucu atau pidana?” Pertanyaan ini mengundang tawa karena terasa akrab: kemacetan pelabuhan yang berulang, gudang yang terus overload, distribusi pangan yang terlambat meski risikonya sudah lama diketahui.
Data resmi menunjukkan biaya logistik Indonesia
masih berada di kisaran seperempat produk domestik bruto—jauh di atas banyak
negara tetangga—dan beban ini ikut menekan inflasi pangan serta daya saing
ekonomi. Ekonom Joseph Stiglitz pernah mengingatkan, “What we choose to ignore is often as important as what
we choose to see.” Humor,
pada titik ini, berhenti menjadi hiburan. Ia berubah menjadi cermin: apakah
inefisiensi supply chain kita semata salah sistem, atau justru hasil dari
kebiasaan mengetahui dampaknya namun tetap membiarkannya?
Tertawa yang Menyadarkan
Dalam tradisi kritik sosial, humor bekerja paling efektif justru karena ia tidak menggurui. Tawa membuat publik merasa terlibat, bukan dihakimi. Ketika lelucon tentang “sudah tahu tapi tetap dilakukan” disambut luas, publik sebenarnya sedang mengakui pola yang berulang dalam kebijakan dan praktik ekonomi. Satire politik di berbagai negara—dari Amerika Serikat hingga Eropa—kerap menjadi pintu masuk diskusi serius tentang kegagalan tata kelola.
Di Indonesia,
resonansinya kuat karena masalah yang ditertawakan bukan hal baru. Laporan Bank
Dunia, dokumen perencanaan nasional, dan kajian akademik telah lama menyoroti
mahalnya biaya logistik, rapuhnya distribusi, serta kemacetan pelabuhan yang
berulang. Tawa publik menandai kesadaran kolektif: ada sesuatu yang tidak
beres, namun dibiarkan. Humor memberi bahasa sederhana untuk menyebutnya—pura-pura bodoh—tanpa harus terjebak
istilah teknokratis.
Tahu, Tapi Membiarkan
Ketika ditarik dari panggung humor ke meja kebijakan, persoalan logistik Indonesia bukan soal kurang informasi, melainkan kurang keberanian bertindak. Masalahnya sudah didiagnosis berulang kali: biaya logistik nasional tetap tinggi, waktu tunggu kapal di pelabuhan masih kalah bersaing dengan hub regional, distribusi barang lambat, dan first-mile logistics di wilayah produsen mahal. Rekomendasi kebijakan juga bukan barang baru. Namun, masalah yang sama terus muncul seolah menjadi “biaya rutin” yang diterima sebagai keniscayaan.
Di sinilah konsep mens
rea relevan dibaca sebagai
metafora kebijakan. Bukan untuk menuduh pidana, melainkan untuk menjelaskan
pola knowing but ignoring: risiko dan dampak sudah diketahui, data
tersedia, tetapi pembiaran tetap berlangsung. Dalam logika kebijakan publik,
ini mencerminkan kegagalan struktural—ketika negara terjebak mengelola masalah,
bukan menyelesaikannya.
Harga dari Diam
Pembiaran inefisiensi logistik tidak berhenti di grafik atau laporan. Ia berakhir di meja makan dan dompet masyarakat. Inflasi pangan—yang menurut data BPS kerap menjadi penyumbang utama gejolak harga—sangat sensitif terhadap distribusi dan biaya angkut. Bank Indonesia berulang kali mencatat bahwa transportasi dan logistik berperan besar dalam volatilitas harga, terutama di luar Jawa.
Bagi UMKM dan
petani, ongkos logistik yang tinggi menggerus margin dan membatasi akses pasar.
Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, ia berarti harga naik lebih cepat
daripada daya beli. Di titik ini, logistik bukan lagi isu teknis, melainkan
persoalan keadilan ekonomi. Ketika
dampak sosialnya sudah jelas, namun perbaikannya terus tertunda, “diam” bukan
sikap netral. Ia adalah pilihan kebijakan dengan konsekuensi yang dibayar oleh
mereka yang paling rentan.
Penutup: Dari Tawa ke Tanggung Jawab
Benang
merahnya terang: masalah logistik Indonesia bukan terutama soal teknologi atau
kapasitas, melainkan soal pilihan dan tata
kelola. Tawa publik yang lahir dari satire seharusnya dibaca sebagai
peringatan dini, bukan sekadar hiburan. Pemerintah perlu berhenti mengulang
diagnosis dan mulai menutup celah eksekusi: memperbaiki koordinasi lintas
kementerian dan daerah, membenahi manajemen pelabuhan dan pergudangan, serta
memastikan data supply chain yang sudah tersedia benar-benar dipakai untuk
memperbaiki insentif dan menegakkan akuntabilitas. Tanpa itu, inefisiensi akan
terus diwariskan sebagai kebiasaan.
Pada
akhirnya, humor telah membantu kita menyebut masalah dengan jujur.
Pertanyaannya kini lebih serius: sampai kapan kita menertawakan sesuatu yang
dampaknya terus dibayar oleh masyarakat paling lemah? Jika akibatnya sudah lama
diketahui, membiarkannya berarti menerima konsekuensinya secara sadar. Tawa
boleh menjadi awal kesadaran. Tetapi hanya keberanian
kebijakan yang bisa mengubahnya
menjadi perbaikan nyata.
Ketika humor
menyingkap masalah serius: inefisiensi logistik yang sudah lama diketahui, tapi
dibiarkan. Dari panggung komedi ke kebijakan publik, siapa menanggung harga
dari diam?
"LET'S JOIN ULBI"
Magister Manajemen Logistik - “Shaping Future Leaders in Global Logistics”
Learn more by visiting :
https://admission.ulbi.ac.id/s2-magister-manajemen-logistik/
https://ulbi.ac.id/
#Mens rea; #Logistik nasional; #Supply chain; #Inflasi pangan; #Tata kelola kebijakan; #Keadilan ekonomi; #Logistics; #Supply Chain Management; #Rantai Pasok; #ULBIAcademia; #PenaAkademikULBI; #EdukasiULBI; #OpiniAkademik; #ArtikelAkademik; #SEO; #DigitalMarketing
